Satu hari menjelang pelaksanaan Silaturahmi Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia "Silatnas PPDI Jilid III"  Ketua Umum PPDI Muh. Tahril, dan jajaran beserta Ketua Presidium Pamong Desa Mudjito, SH telah melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR-RI pada Selasa (24/1) di gedung DPR.

Baca juga : Lebih Mewakili Aspirasi Perangkat Desa Mendagri Instruksikan Usulan PPDI Harus Segera Ditindaklanjuti

Selanjutnya pada Rabu, (25/1) sebanyak 44 ribu perangkat desa membanjiri jakarta dalam rangka mendukung perwakilan PPDI yang sedang menyampaikan aspirasi seluruh Perangkat Desa se Indonesia di Kementerian Dalam Negeri, dan DPR-RI.

Hingga pada siang hari dua perwakilan dari Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bp.Herman Haeron dari Fraksi Demokrat dan Bp. Toha dari Fraksi PKB menemui ribuan perangkat desa di luar gedung DPR untuk menyampaikan 6 (enam) point keputusan/kesepakatan terkait usulan atau aspirasi PPDI,

Ke-6 poin tersebut adalah:

1. Masa kerja perangkat desa tetap sampai umur 60 (enam puluh) tahun sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014, tidak sama dengan masa jabatan kepada desa.
2. Memasukkan poin-poin usulan aspirasi PPDI atau Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia ke dalam revisi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Perangkat desa yang terdiri atas Kades, Sekdes, Kasi, ,Kaur, Kadus, bahkan RT/RW hingga karang taruna harus ditingkatkan kesejahteraannya.
4. Perangkat desa ditugaskan oleh negara untuk melaksanakan dan mengelola keuangan, melakukan tata kelola administrasi pemerintahan dan pembangunan desa, maka harus diberikan kesejahteraan dan diperjelas statusnya.
5. Pemerintah wajib mendorong dan membiayai peningkatan kapasitas perangkat desa.
6. Diupayakan agar diterbitkan Undang-Undang Aparatur Pemerintah Desa (UU APD) untuk lebih memperjelas status dan kesejahteraan perangkat desa.

Berikut dibawah ini video penyampaian point hasil kesepakatan Komisi II DPR-RI