Dilansir dari https://puskominfo-ppdi.or.id ditengah kesibukan persiapan SILATNAS Jilid III Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Bertemu Menteri Dalam Negeri, Selasa (24 /1).

Dalam pertemuan kali ini Ketua Umum Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) 2006 Moh Tahril, S.Pd didampingi Soedjoko, S.Pd. Sekjend serta didampingi oleh Wasekjend, Agus Wahyudi dari Kebumen. Tampak hadir pula Perwakilan DPN PPDI dan Tokoh Senior PPDI Ubaidi Rosyidi dan Mujito yang masing-masing adalah ketua umum PPDI periode sebelumnya.

Dihadapan Mendagri Tito Karnavian, PPDI menyampaikan 2 (dua) isu jangka panjang dan jangka pendek yang menjadi pokok perjuangan organisasi profesi perangkat desa terbesar ditanah air ini.

Adapun Isu jangka pendek adalah terkait pemberhentian perangkat desa, status kepegawaian dan kepastian hukum akan kesejahteraan perangkat desa.

Dalam hal ini ketum menyampaikan bahwa akar masalah siltap tidak diberikan setiap bulan dan tidak sesuai PP 11 tahun 2019, adalah karena SILTAP bersumber dari ADD.

Padahal yang terjadi didaerah, seringkali Peraturan Bupati yang mengatur ADD belum siap sehingga menjadi kendala untuk Siltap diberikan setiap bulan, dan PPDI mengusulkan agar sumber pendanaan siltap dari DAU tentunya harus merubah regulasi yang sudah ada.

Terkait setatus kepegawaian yang PPDI usulkan yakni perangkat desa diatur dalam Undang-undang kepegawaian tersendiri yakni undang-undang Aparatur Pemerintah Desa yg sifatnya sama dengan Undang-undang ASN dan ini masuk usulan jangka panjang.

Sementara itu, dalam sambutannya Mendagri menerima baik semua usulan PPDI, segera akan mencari langkah dan juga akan secepatnya mengundang Kepala Daerah dalam rangka mencari solusi terbaik tentang masalah dan keluahan Perangkat Desa dalam waktu dekat ini.

Ketua Umum menyampaikan PPDI akan membuat draft Usulan Perubahan UU No. 6 tahun 2014 serta draft revisi PP 11 tahun 2019 agar regilasi dapat sesuai harapan perangkat desa semua.Terkait pemberhentian perangkat menteri dalam negeri akan mengundang semua kepala inspektur propinsi dan kabupaten untuk penegakan hukum terkait pemberhentian oleh oknum kepala desa

Berikut dibawah ini video Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR-RI dengan PPDI satu hari menjelang pelaksanaan Silatnas Jilid III.